Eksistensi perusahaan nasional dalam proyek 35000 MW bak kaum marginal di dunia post-modernisme

一寸光阴一寸金, 寸金难买寸光阴 (yí cùn guāng yīn yí cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn) Time is money, and it is difficult for one to use money to get time. Waktu adalah uang dan sangat sulit sekali bagi setiap orang untuk membeli waktu dari uang yang mereka miliki. Seperti inilah yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta nasional. Deadline untuk mencapai proyek 35000 MW yang dicanangkan oleh presiden Jokowi – JK sudah semakin dekat, sementara target pembangunan perkembangan listrik dari energi yang dimiliki Indonesia saat ini masih bernilai zero. Belum terselesaikannya permasalahan pendanaan dari PLN maupun pembagian terhadap pembangunan pembangkit listrik antara PLN dan perusahaan listrik swasta, baik dari pihak nasional maupun pihak asing (atau disebut juga sebagai Independent Power Producer atau IPP) yang notabene hanya mendapat 18.461 MW dengan 243 unit dari pihak PLN dan 24.507 MW dengan 265 unit dari IPP itu sendiri (adanya ketidakseimbangan terhadap pembangunan pembangkit listrik dari kedua pihak), masalah baru datang dari tubuh perusahaan listrik swasta atau IPP. Ironisnya, walaupun semua perusahaan listrik swasta telah memiliki wewenang penuh untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas yang lebih tinggi dari PLN, kenyataannya setiap proyek tersebut lebih didominasi oleh perusahaan swasta pihak asing instead of perusahaan swasta dari dalam negeri sendiri. Walaupun berbagai macam halangan yang dihadapi oleh IPP dalam mengembangkan proyek ini telah ditangani oleh pemerintah seperti diberlakukannya sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempercepat proses perizinan pengembangan pembangkit listrik tersebut agar dapat menghemat waktu dan biaya tender tanpa adanya proses negosiasi, seperti yang tersusun dalam Permen ESDM No 3 Tahun 2015 dan Kepmen ESDM No 0074 Tahun 2015. Namun mirisnya, seperti yang dialami oleh PT Perusahaan Listrik Negara, pemerintah hingga saat ini belum ada inisiatif untuk mendukung bahkan memunculkan peran IPP pihak nasional related kepada proyek ini. Hal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) yang mengatakan bahwa pemerintah bahkan belum menunjuk anggota asosiasi untuk terlibat dalam program penambahan daya listrik tersebut dan sebagai konsekuensinya proyek tersebut dijalankan sepenuhnya oleh pihak asing. Tulisan ini menjelaskan mengenai alasan tidak difokuskannya peran pengusaha nasional serta solusi terbaik yang diberikan untuk meningkatkan peran perusahaan listrik tersebut. Inti permasalahan dari kurangnya peran pihak swasta nasional datang dari aspek bisnis dan perekonomian.

Pasalnya, pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pihak bank negara hingga saat ini lebih ditujukan kepada perusahaan pihak asing dibandingkan oleh pihak swasta nasional itu sendiri karena mereka lebih memiliki pengalaman yang banyak dan lebih percaya sepenuhnya kepada mereka dibandingkan pihak swasta nasional. Selain itu, para pengamat mengatakan bahwa suku bunga pinjaman dan tingkat pengembalian modal dari nilai proyek atau internal rate of return (IRR) yang masih sekitar 12 persen sementara bunga bank yang mereka pinjam plus hedging menjadi kendala lain (bahkan sebagai kendala terbesar) yang dihadapi pihak nasional. Dengan adanya masalah ini, solusi sementara yang dikemukakan oleh Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini yaitu dengan memberikan insentif dalam masalah pendanaan bagi swasta nasional melalui perusahaan BUMN seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN yang telah bergabung dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sekaligus agen pembangunan untuk menggerakkan swasta nasional dalam membangun infrastruktur listrik. Pasalnya, dengan bergantung pada pendanaan luar negeri dapat dikatakan sebagai pilihan lain untuk melibatkan pihak nasional dalam bersaing dengan pihak asing, namun Hendri mengatakan bahwa adanya peningkatan hutang swasta nasional di luar negeri akan mengganggu situasi makro ekonomi Indonesia dan pada akhirnya memiliki dampak yang besar terhadap nilai tukar rupiah. Solusi tambahan juga dapat diajukan dengan melibatkan peran Kejaksaan Agung dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya untuk pemulihan dan penyelamatan keuangan pihak swasta nasional seperti yang telah dilakukan oleh PLN. Sehingga dengan adanya keterlibatan Kejaksaan Agung, pihak swasta nasional dapat mengambil keputusan secara wise dan dapat terhindar dari resiko dan tuntutan hukum, terutama dalam masalah peminjaman dana.

Advertisements

Author: yatipakpahan

I'm just an ordinary woman who's full of sarcasm to other people I despise so much,so embrace yourself with my new attitude~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s